Embarkasi Balikpapan Gunakan Pesawat Garuda Airlines

Jakarta (24/8/2010).

Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2010 telah memasuki tahapan penentuan maskapai penerbangan yang akan dipergunakan untuk mengangkut Calhaj Indonesia ke Tanah Suci.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk pengangkutan Calhaj tahun 2010 ini,Pemerintah tetap mempercayakan pengangkutan Calhaj (pergi dan pulang) kepada 2 maskapai penerbangan, yakni : Saudi Arabia Airlines dan Garuda Indonesia Airlines.

Garuda Indonesia mendapatkan jatah mengangkut jamaah haji di 10 embarkasi yakni : 

1. Banda Aceh, 

2. Padang, 

3. Palembang, 

4. Jakarta, 

5. Solo

6. Surabaya

7. Banjarmasin

8. Balikpapan

9. Makassar, dan

10. Medan

Sementara untuk embarkasi Balikpapan, Garuda Indonesia akan mengangkut jamaah haji sebanyak 15 Kloter termasuk jamaah haji yang berasal dari Sulawesi Utara dan Tengah yang akan berangkat melalui embarkasi haji Balikpapan.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Herry Bhakti S Gumay, sesaat setelah dilaksanakannya penandatanganan kontrak penerbangan haji 1431 H mengatakan :

" Saya senang karena pesawat yang disewa Garuda untuk penerbangan haji nanti mayoritas baru-baru, yang lama mungkin hanya 1-2 pesawat yang merupakan milik Garuda sendiri dan itu juga hanya untuk cadangan saja. Namun kami berharap, meskipun pesawat yang dipergunakan mayoritas pesawat baru, performa juga harus tetap dijaga dan ditingkatkan. Hal ini penting untuk memberikan jaminan kenyamanan dan keamanan pada jamaah haji kita ".

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan secara intensif terhadap pelaksanaan pengangkutan jamaah haji ini. Pengawasan ini akan dilakukan baik terhadap Garuda Indonesia maupun terhadap Saudi Arabia Airlines. Hal ini sebagaimana dikatakan lebih lanjut oleh Dirjen Perhubungan Udara, " Baik kepada Garuda Indonesia maupun Saudi Arabia Airlines yang juga menjadi maskapai pengangkut jamaah haji Indonesia, pengawasan akan kita lakukan intensif di seluruh embarkasi melalui pola ramp check. Kita semua berharap, pelaksanaan pengangkutan haji tahun 2010 ini bisa dilakukan dengan tertib dan lancar ".

Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, dalam kesempatan itu juga dalam rangka menanggapi pernyataan Dirjen, mengungkapkan bahwa pihaknya siap melaksanakan seluruh amanat yang dibebankan kepada pihaknya. " Sesuai arahan DirjenPerhubungan Udara, seluruh pesawat yang kita sewa untuk pengangkutan haji kali ini (tahun 2010) adalah baru semua, bahkan ada yang rakitan tahun 2009 ".

Ditambahkannya lagi bahwa untuk menfasilitasi seluruh jamhaj yang akan diangkutnya, pihak Garuda menyiapkan 15 unit pesawat berbadan lebar, empat diantaranya Boeing seri 747 yang berkapasitas 455 seat, 1 unit Boeing seri 767 berkapasitas 325 seat, 6 unit Airbus A330 seri 300 yang berkapasitas 380 seat dan 4 unit Airbus 330 seri 200 yang berkapasitas 360 seat.

Kemudian dalam rangka memudahkan proses interaksi pemanduan jamaah dalam pesawat, pihak Garuda juga merekrut awak kabih dari masing-masing embarkasi. Dari 814 awak kabin, 725 org ( 90 % ) diantaranya adalah putra-putri daerah dimana embarkasi itu berada. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kendala bahasa dalam berkomunikasi dengan jamaah mengingat bahwa jamaah haji sebagian besar hanya mampu berbahasa daerahnya.

Calhaj Kota Bontang Kloter 1 Embarkasi Balikpapan

Samarinda (20/9).

Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan ke hadlirat Allah swt, rapat pembagian Kloter (kelompok terbang) untuk Embarkasi Balikpapan yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Kalimantan Timur selesai tepat pukul 15.00 Wita.

Adapun Calhaj Kota Bontang yang berjumlah 151 org tergabung pada Kloter 1 Emb. Bpn bergabung dengan Calhaj dr Kota Balikpapan ( 33 org ) dan Calhaj Kab. Kutai Timur sebanyak 171 org.

Untuk pemberangkatan calhaj tahun 2010 ini, jumlah jamaah setiap kloter rata-rata sebanyak 360 orang termasuk petugas kloter ( 5 org ).

Sementara itu disampaikan kepada seluruh Calhaj Kota Bontang bahwa Kementerian Agama Kota Bontang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bontang, akan melaksanakan Manasik Haji Massal pada hari/tgl : Kamis-Jum'at, 23 dan 24 September 2010. Diharapkan kepada seluruh Calhaj agar dapat mengikuti Manasik Haji Massal tersebut dengan baik sehingga calhaj memahami tehnis-tehnis pelaksanaan ibadah di tanah suci nantinya.

Dan sebagaimana hasil koordinasi Kementerian Agama Kota Bontang dengan Dinas Kesehatan Kota Bontang bahwa, pada saat manasik haji massal tersebut nanti, rencananya juga akan dilaksanakan suntik vaksin meningitis kepada seluruh Calhaj Kota Bontang, sehingga pada saat pemeriksanaan kesehatan tahap kedua di RSUD Kota Bontang yg dilaksanakan pd tanggal 27 sd 29 September 2010 suntik vaksin meningitis tinggal dilakukan terhadap calhaj yang berhalangan hadir dalam manasik massal tersebut.

Adapun jadwal pemberangkatan dan pemulangan Calhaj Kloter 1 adalah sebagai berikut :

1. Masuk Asrama Haji tgl 12 Oktober 2010 pukul 10.00 Wita

2. Berangkat ke Jeddah tgl 13 Oktober 2010 pukul 10.00 Wita

3. Kembali ke Tanah Air tgl 23 Nopember 2010.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Haji tahun 2010, dapat menghubungi Kantor Kementerian Agama Kota Bontang Telp. (0548) 26155.

Usul BPIH dr Kementerian Agama Turun 39 US Dollar

Jakarta (Pinmas)--Di tengah dinamika pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1431 H/2010, Kementerian Agama mengusulkan BPIH tahun ini turun sebesar 39 dolar Amerika. Disisi lain pelayanan bagi jemaah haji tetap mengalami peningkatan seperti pemondokan semakin dekat dengan Masjidil Haram.
"Kementerian Agama telah mengusulkan penurunan BPIH sebesar US$ 39 per jamaah," kata Kepala Pusat Informasi Keagamaan dan Kehumasan Kemenag RI, Drs. H. Masyhuri AM, M.Pd kepada pers di Jakarta, Jumat (2/7) menjelaskan pembahasan BPIH antara pemerintah dengan DPR yang hingga kini belum tuntas.
"Kementerian Agama sangat berkepentingan untuk segera menyelesaikan pembahasan BPIH karena penetapan BPIH sangat berpengaruh terhadap persiapan penyelenggaraan haji baik di tanah air maupun di Arab Saudi," jelas Masyhuri.
Ia juga menjelaskan jalannya rapat Panja BPIH yang sempat mendapat protes dari Komisi VIII DPR. "Rapat tersebut bukan rapat kerja yang harus dihadiri oleh Menteri Agama, dan memang Menteri Agama tidak mendapat undangan untuk menghadiri rapat tersebut. Sesuai dengan undangan rapat Panja tanggal 30 Juni 2010 yang diundang oleh Panja BPIH Komisi VIII DPR RI adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama selaku Ketua Panja BPIH Pemerintah," jelas Masyhuri.
Namun pada rapat panja tanggal 26 Juni 2010 Sekretaris Jenderal bersama Direktur Jenderal PHU telah mengajukan ijin secara lisan dalam forum tersebut bahwa pada rapat berikutnya tanggal 30 Juni 2010 akan diwakili oleh pejabat eselon II. Hal itu dikarenakan Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal PHU bersama Menteri Agama melaksanakan tugas ke Arab Saudi dalam rangka menyiapkan kunjungan Presiden RI untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi tahun 1431H/2010M,
"Panja BPIH Kementerian Agama memiliki komitmen dan semangat yang sama dengan Panja BPIH Komisi VIII DPR RI untuk segera menyelesaikan pembahasan BPIH 1431H/2010," imbuh Masyhuri.
Ditambahkan, pemerintah pada musim haji tahun ini telah berusaha meningkatkan kualitas pelayanan pemondokan di Makkah 62% berada di ring I dan jarak pemondokan terjauh 4000M, sedangkan pada tahun lalu hanya 27% pemondokan berada di ring I dan jarak pemondokan terjauh 7000M.
Seperti diketahui BPIH tahun 2009/1430H adalah; embarkasi Aceh 3.243 USD, Medan 3.333 USD, Batam 3.376 USD, Padang 3.329 USD, Palembang 3.377 USD, Jakarta 3.444 USD, Solo 3.407 USD, Surabaya 3.512 USD, Banjarmasin 3.508 USD, Balikpapan 3.544 USD, Makassar 3.575 USD. Biaya BPIH seluruh embarkasi tersebut ditambah dengan komponen rupiah sebesar Rp 100.000,- untuk biaya asuransi jemaah haji. (ks)

Penipuan Diklat PBJ Masih Saja Gentayangan

Jakarta, perbendaharaan.go.id – Penipuan dengan motif Diklat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) masih saja beredar di lingkungan Instansi Pemerintah. Penipuan tersebut mengatasnamakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Panitia Penyelenggara. Untuk itu, diharapkan seluruh Instansi Pemerintah diharapkan meningkatkan kewaspadaan dan tidak mudah terpengaruh atas usaha penipuan ini.

Motif yang digunakan pelaku adalah dengan cara mengirim surat undangan Diklat PBJ palsu secara acak kepada Instansi Pemerintah dengan harapan ada pegawai yang termakan tipuan tersebut. Pelaku penipuan tersebut berusaha meyakinkan calon korbannya dengan menggiring mereka untuk mentransfer sejumlah dana sebagai biaya registrasi dan pelaksanaan diklat. Padahal sudah terlihat jelas pada surat undangan palsu tersebut telah disebutkan bahwa para peserta tidak dibebankan biaya dalam pelaksanaan kegiatan Diklat. Tak pelak, beberapa pegawai Instansi Pemerintah tersebut terpancing untuk men-transfer sejumlah uang pada rekening yang diminta penyelenggara Diklat PBJ bodong tersebut.

Sampai saat ini, beberapa Instasi Pemerintah telah menjadi korban. Mereka baru menyadari bahwa Diklat PBJ tersebut fiktif, setelah melakukan konfirmasi langsung pada Ditjen Perbendaharaan sebagai “penyelenggara”. 

Melihat semakin seringnya percobaan penipuan ini dilakukan, maka hal ini perlu menjadi perhatian untuk diwaspadai bagi setiap Instansi Pemerintah di mana pun berada. Melalui publikasi ini, perlu diketahui bahwa Ditjen Perbendaharaan tidak pernah mengadakan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa bagi Instansi Pemerintah atau Kementerian/Lembaga, melainkan hanya bagi instansi vertikal dalam lingkup Ditjen Perbendaharaan saja. Selain itu, Ditjen Perbendaharan juga tidak pernah meminta sejumlah uang untuk di transfer pada rekening tertentu apalagi untuk keperluan pendaftaran/ registrasi peserta Diklat. 

Hal yang perlu dan harus diingat adalah:

1. Ditjen Perbendaharaan tidak pernah menyelenggarakan bimtek atau pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa baik untuk pihak internal dan eksternal instansi;
2. Ditjen Perbendaharaan tidak pernah meminta uang kepada calon peserta untuk kegiatan apapun termasuk training, pelatihan, bimtek, seminar dan lain-lain.

Apabila anda ragu ketika mendapatkan undangan, surat atau dihubungi pihak penyelenggara kegiatan serupa yang mengatasnamakan Ditjen Perbendaharaan, silahkan hubungi Bagian Pengembangan Pegawai Sekretariat Ditjen Perbendaharaan di 021-3864322 untuk memeriksa kebenarannya.
Waspadalah, waspadalah, waspadalah!!

Biaya Komponen Pemondokan Haji di Mekkah Bakal Naik

Jakarta (Pinmas)--Biaya komponen pemondokan jamaah haji Indonesia di Makkah bakal naik. Meski demikian, pemerintah belum bisa menentukan besaran kenaikan komponen tersebut dan pengaruhnya terhadap biaya haji keseluruhan.

Demikian disampaikan M Abdul Ghafur, Sekretaris Dirjen Haji dan Umrah Kementerian Agama RI di Jakarta, Selasa (1/6). Menurut Ghafur, terkait kenaikan tersebut sampai saat ini pemerintah belum bisa memastikan apakah akan diikuti dengan kenakaikan biaya haji tahun ini karena masih dibahas dengan anggota DPR.

Keputusannya, menurut dia, paling lambat akan diketahui pertengahan Juni. ``Pemerintah berharap turun atau kalau tidak sama dengan tahun kemarin,`` katanya.

Menurut Ghafur, kenaikan harga pemondokan dipicu kebijakan pemerintah Saudi yang menaikkan jatah untuk setiap orang yang sebelumnya 3,5 meter menjadi 4 meter. Meski demikian, dia menegaskan, pemerintah berjanji meningkatkan pelayanan dan kualitas kenyamanan akibat kenaikan tersebut.

Di antaranya, tempat tinggal calon jamaah haji lebih luas dan besar karena hanya dihuni oleh 300 orang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ghafur menjelaskan, dua tahun lalu terdapat 519 rumah, tahun kemarin 432, dan sekarang pemerintah berhasil memperoleh kurang dari 400 gedung. Selain itu, jarak pemondokan yang tahun lalu 7 kilometer dan sekarang lebih dekat menjadi 4 kilometer.

Pemerintah Berupaya Tekan Biaya Haji

Jakarta (Pinmas)-- Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Abdul Ghafur Djawahir, menyatakan berbagai upaya dilakukan pemerintah guna menekan biaya haji tak terkecuali menggunakan dana bagi hasil Rp 1,1 triliun. Menurut Abdul Ghafur, pemerintah terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan penurunan biaya dalam rapat bersama DPRmendatang.

Menurut dia, biaya haji yang masih mungkin bisa ditekan adalah biaya non material seperti biaya jasa angkut barang. Selain itu, jelas Abdul Ghafur, sulit mencari celah menurunkan biaya haji. Namun, dia menegaskan harapan kemungkinan biaya turun masih menunggu kepastian biaya penerbangan dan kurs rupiah terhadap Dolar. "Semua tergantung rapat nanti," katanya.

Menurut Jazuli Juwaini, anggota komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh tim Panja DPR, kenaikan harga tersebut bisa dipahami karena terkait dengan jarak dan kwalitas pemondokan.

Jazuli menjelaskan, berdasarkan pengamatan Tim Panja yang mengunjungi lokasi pemondokan di Mekkah beberapa waktu lalu, dari 17 bangunan yang disurvei, secara umum bangunan pemondokan yang telah dibooking pemerintah masih layak pakai.

Selain itu, jarak yang dijanjikan maksimal 4 km sudah sesuai. "Kenaikan harga pemondokan harus disertai dengan kwalitas yang bagus," katanya.

Jazuli menambahkan, guna menyikapi harga pasar dan perubahan kebijakan pemerintah Saudi, Tim Panja DPRmengusulkan ke Panitia Penyelenggara Haji di Arab Saudi membuat perjanjian dengan pemilik gedung. Kontrak perjanjian tersebut memuat klausul sanksi tegas dan pembayaran dengan terkait pembatalan sepihak. "Pemerintah harus punya daya tawar," ujarnya.

Menurut Zainun Ahmadi, Anggota Komisi VII DPR RI dari FPDIP, sampai saat ini DPR belum mempunyai angka final terkait desakan penurunan biaya haji. Masing-masing fraksi mempunyai usulan yang berbeda-beda.Menurut dia, Fraksi PDIP mengusulkan terutama penurunan biaya penerbangan sebesar 200 dolar AS. "Semangat yang kita usung biaya haji tahun ini turun," ujarnya.

Menteri Agama Berharap Garuda Turunkan Profit dr Jasa Angkutan Haji

Bengkulu (Pinmas)--Menteri Agama Suryadharma Ali berharap maskapai penerbangan Garuda dapat menurunkan keuntungan (profit) dari jasa angkutan jemaah haji pada musim haji 2010, sehingga biaya penerbangan menjadi wajar.

Menag berharap Garuda dapat menurunkan profit antara tiga hingga lima persen, selama ini Garuda dapat meraih profit sekitar 10 persen dari jasa angkutan jemaah haji, kata Suryadharma Ali dalam silaturrahim dengan para Kakanwil Kementerian Agama se-Indonesia di Bengkulu, Sabtu.

Silaturrahim berlangsung dalam kaitan pelaksanaan MTQ Nasional ke-23 yang berlangsung di Bengkulu, 5-12 Juni 2010. Pelaksanaan MTQN itu sendiri dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sabtu petang.

Menag mengatakan, pihak Kementerian Perhubungan mengajukan harga tiket penerbangan sebesar 1754 dolar AS per kepala. Harga tiket tersebut dianggap masih terlalu mahal, sehingga ia mengajukan 1604 dolar per kepala, turun sebesar 150 dolar dari harga yang ditetapkan pihak Kementerian Perhubungan.

Dengan cara itu, ia berharap, harga tiket masih dianggap wajar untuk mengangkut para calon haji dari tanah air pulang pergi.

Menag mengakui bahwa besaran harga tiket bagi para calon haji belum dapat ditetapkan. Finalnya harus melewati pembahasan di Komisi VIII DPR-RI.

Masih terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, Menag mengatakan bahwa pihaknya kini tengah memperjuangkan tambahan kuota yang selama ini berjumlah 207 ribu pada tahun lalu, naik menjadi 211 ribu pada tahun 2010. Kuota tambahan sebanyak 4 ribu akan dibagi kepada daerah yang sudah punya daftar tunggu dengan jumlah calon haji besar, antara lain: Bali, Sulut, NTT, Papua, Maluku, Maluku Utara.

Bagi kementerian Agama, penambahan itu cukup menggembirakan. Namun belum puas, karena itu ia berharap Presiden Susilo Yudhono, yang dijadwalkan melakukan umroh pada medio Juli dapat meminta tambahan kuota kepada Raja Arab Saudi.

Sesuai dengan kesepakatan Konferensi Organisasi Islam (OKI), calon haji ditetapkan berdasarkan perhitungan jumlah penduduk dibagi satu permil atau per seribu penduduk. Jika penduduk Indonesia, sesuai sensus 235 juta, maka quota haji Indonesia sebesar 235 ribu.

Menag sangat berharap tambahan quota itu dapat disetujui Kerajaan Arab Saudi, sehingga sejumlah daerah yang memiliki daftar tunggu besar akan memperoleh tambahan kuota secara proporsional.

Kondisi Ummat Membutuhkan Perhatian Ekstra

Makassar (Pinmas)--Menteri Agama Suryadharma Ali menegaskan, kondisi umat kita saat ini masih membutuhkan perhatian yang lebih ekstra, karena jarak ketertinggalan kualitas bidang SDM , ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi masih nampak jauh. Hal itu diungkapkan Menag ketika memberi sambutan pada pembukaan Munas DPP Hidayatullah, di Makassar, Ahad (6/6).

Menurut Menag, jumlah umat yang banyak tidak selalu berbanding lurus dengan kekuatan untuk mengembangkan diri. "Jumlah umat yang banyak tanpa dibarengi dengan kualitas, ibarat buih di atas air laut yang mudah terombang-ambing oleh gelombang," ucapnya.

Oleh karena itu, kata Menag, kekuatan umat lebih ditentukan oleh kemampuan umat itu sendiri dalam memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki, tak terkecuali jumlah yang besar itu.

Menag mengatakan, mengatasi semua itu, tidak cukup hanya dengan semangat keagamaan yang tinggi, namun yang lebih penting adalah kemampuan memetakan, memberdayakan dan mengembangkan potensi umat melalui jalur pendidikan yang berbasis pada ketinggian akhlak.

"Pendidikan adalah kunci kesuksesan, sementara akhlak adalah hiasan hidup yang sangat menentukan tingkat kesuksesan sejati," kata Menag.

Pemerintah menyadari, kata Menag, pendidikan adalah pangkal dari semua kondisi umat saat ini. "Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan," ujarnya.

Ekonomi Umat

Pada bagian lain Menag mengatakan, perlunya ormas Islam meningkatkan peran dalam mengembangkan ekonomi umat. Harus diakui, semangat kewirausahaan ormas-ormas Islam dewasa ini mengalami degradasi ditandai dengan makin kurangnya berperan dalam bidang ekonomi.

Muncul kesan, kata Menag, ormas Islam terjebak pada bidang politik praktis, kurang memperhatikan aspek ekonomi. "Omas Islam nampak gagal memainkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat Islam," ujar Menag.

Menag berpesan kepada DPP Hidayatullah agar meningkatkan peran dalam bidang ekonomi umat. Banyak peluang yang dapat digarap melalui potensi ajaran Islam yang berbasis pada kesejahteraan ekonomi seperti zakat, wakaf, infak dan sedekah. (ts)

Kongres Nasional Tokoh Agama III

Jakarta (Pinmas)--Kementerian Agama kembali akan menyelenggarakan Kongres Nasional Tokoh Agama IIIyang akan berlangsung, 9-11 Juni 2010, di Hotel Mercure Convention Centre Ancol, diikuti oleh 249 orang tokoh dan pemuka agama dari 33 Provinsi di seluruh Indonesia.

Peserta adalah tokoh-tokoh agama dari majelis-majelis agama seperti MUI, KWI, PGI, PHDI, WALUBI dan MATAKIN, serta dari Ormas-ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Al Wasliyah, Nahdatul Wathan, dan Al Khairat. Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Abdul Fatah, di Jakarta, Senin (7/6).

Menurut Abdul Fatah, tujuan diselenggarakannya kongres tokoh agama ini untuk meningkatkan silaturahim para pemuka agama dalam menyikapi persoalan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan secara bersama-sama. Termasuk membangun komitmen bersama pemuka agama untuk memperjuangkan perubahan mendasar dalam rangka memperkokoh etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tujuan lainnya, kata Abdul Fatah, memberikan sumbang saran tentang perbaikan lembaga dan pranata kemasyarakatan sehingga lebih mampu mendorong ke arah perbaikan-perbaikan yang mendasar.

Abdul Fatah menambahkan, materi bahasan dalam kongres ini, antara lain, sumbangan agama dalam memantapkan etika hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; agama, budaya, dan pendidikan karakter bangsa; agama dan penciptaan sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat; dan eksplorasi nilai-nilai agama dalam membangun kembali kepercayaan publik dalam perspektif masing-masing agama.

Dijadwalkan Menteri Agama Suryadharma Ali akan membuka kongres nasional tokoh agama III ini, dengan menampilkan nara sumber antara lain Prof. DR. M. Mahfud MD, Prof. DR. Franz-Magnis Suseno SJ, Bahrul Hayat, Ph.D, Prof. DR. H.A.R. Tilaar, DR. I Putu Gede Ary Sutha, DR. Mustafa Edwin Nasution, dan sejumlah tokoh agama lainnya.

Tema kongres umat beragama III adalah "Kongres Umat Beragama untuk Memantapkan Etika Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara."

Kapus Kerukunan Umat Beragama Abdul Fatah mengharapkan, kongres ini dapat mendorong para tokoh agama tampil kembali di depan untuk melakukan peran penting dalam mensupport perubahan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih mencerahkan. "Ini sangatpenting, karena upaya penanggulangan berbagai krisisi haruslah bertitik tolak dari reformasi moral para pemimpin secara menyeluruh, termasuk pemimpin umat, pemimpin lembaga agama dan lembaga pemerintah," ujarnya.

Presiden Berharap MTQ Dijadikan Wahana Meningkatkan Karakter Bangsa

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap umat muslim dapat menjadikan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) sebagai wahana meningkatkan karakter bangsa yang unggul dan mulia. 

Menurut Presiden dalam pidatonya pada pembukaan MTQ Nasional ke-23 di Stadion Anak Dalam, Bengkulu, Sabtu (5/6) malam, materi Quran yang dilombakan dalam ajang MTQ itu adalah rujukan dalam pembinaan karakter yang tangguh dalam menghadapi berbagai masalah, cobaan dan ujian. 

"Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa Musabaqah Tilawatil Quran tahun ini bertepatan dengan upaya kita membangun karakter bangsa yang unggul dan mulia. Bangsa yang makin menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang terus berinovasi, berkreasi, dan bekerja keras untuk mencapai cita-cita kita semua," tutur Kepala Negara. 

Kepada umat Islam di Indonesia, Presiden juga mengajak untuk selalu mengabarkan kepada dunia bahwa Islam sesungguhnya teduh dan damai. Islam, ujar Kepala Negara, cinta keadilan dan menjauhi kekerasan serta menolak kebencian dan fitnah. Islam juga selalu menganjurkan persatuan dan kebersamaan. "Dengan mengedepankan nilai-nilai itulah, Insya Allah, kita dapat  membangun  kokohnya toleransi, solidaritas, dan kebersamaan di antara umat manusia di muka bumi ini," ujarnya. 

Indonesia, kata Kepala Negara, harus menjadi bangsa yang cinta damai, memiliki nilai-nilai peradaban yang luhur, serta menjunjung tinggi kerukunan di tengah kemajemukan. "Kita ingin membangun persatuan. Kita ingin negara kita tetap utuh dan bersatu. Dan, kita juga ingin mewujudkan Indonesia menjadi negara yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan," ujarnya. 

Rangkaian MTQ Nasional ke-23 digelar mulai 5 Juni hingga 12 Juni 2010. Acara pembukaan dihadiri Presiden Yudhoyono dilaksanakan cukup meriah menyedot perhatian masyarakat Bengkulu. 

Selain pawai kafilah peserta dari 33 provinsi di seluruh Indonesdia, acara pembukaan juga dimeriahkan oleh pembentangan bendera merah putih yang memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (Muri) untuk kategori bendera terbesar berukuran 60 mx 90 m dengan berat sekitar 600 kilogram yang dibentangkan oleh 252 murid SMP dan SMA se-Bengkulu. 

Sementara itu, Menteri Agama Suryadharma Ali dalam sambutannya mengatakan sejak pertama kali diselenggarakan pada 1988, MTQ kini sudah berkembang dengan tujuh cabang perlombaan. Ia berharap penyelenggaraan MTQ tidak hanya semata-mata menampilkan kejuaraan tetapi juga menghasilkan kaderisasi dan generasi yang mahir membaca dan hafal Quran serta memelihara kecintaan Umat Islam terhadap kitab suci tersebut.

Logo MTQ Nasional XXIII Bengkulu 2010

Lokasi Pelaksanaan Lomba MTQ Nasional Bengkulu 2010

TANGKAI LOMBA DAN TEMPAT LOMBA MTQN 2010

1. Pelaksanaan Musabaqah 1. Cabang Tilawah a. Tilawah Anak-anak b. Tilawah Remaja c. Tilawah Dewasa Arena Utama 2. Pelaksanaan Musabaqah 1. Cabang Tilawah a. Qiratul Sab’ah b. Tartil c. Canet Auditorium RRI 3. Pelaksanaan Musabaqah 1. Cabang Tilawah a. 1 juz dan tilawah b. 5 juz dan tilawah Persada Bung karno 4. Pelaksanaan Hifzil Qur’an 1. Cabang Hifzil Qur’an a. 10 juz b. 20 juz Gedung Teater Taman Budaya 5. Pelaksanaan Hifzil Qur’an dan Tafsir 1. Cabang Hifzil Qur’an a. 30 juz b. Tafsir Bahasa Arab Gedung Olah Seni 6. Pelaksanaan Tafsir Bahasa Arab dan bahasa inggris 1. Cabang Hifzil Qur’an a. 30 juz b. Tafsir Bahasa Arab Aula UNIB Gedung C 7. Pelaksanaan Cabang Fahmil Qur’an 1. Cabang Fahmil Qur’an Gedung Balai Buntar 8. Pelaksanaan Cabang Khat 1. Cabang Khat GOR Bengkulu 9. Pelaksanaan Cabang M2KQ 1. Cabang M2KQ Aula Serbaguna UNIB

Kekhawatiran Mekkah dan Madinah Menjadi Tempat Penguburan Jenazah

Jakarta (MCH). Mufti Kerajaan Arab Saudi, Sheikh Abdul Aziz Al-Sheikh mempertanyakan semangat dan kegigihan beberapa orang untuk menguburkan kerabat mereka di Mekah dan Madinah. Menurut Syaikh, hal tersebut tidak memiliki dasar sah dalam Al-Quran dan sunnah. Tidak ada tuntunan yang menganjurkan untuk memindahkan mayat dari tempat lain untuk dikuburkan di tempat suci seperti Mekah dan Madinah.
Hal tersebut dikemukakan Syeikh menjawab pertanyaan harian Ukaz. "Manusia tidak ditentukan di mana dia dikuburkan, tapi, tergantung amalnya. Tidak ada beda dikubur di Mekah atau di tempat lainnya," katanya. Syeikh menunjukkan beberapa bukti sejarah. Para sahabat ketika meninggal atau terbunuh dalam pertempuran di luar Semenanjung Arab jasad mereka tidak dipindahkan dan dimakamkan di Madinah atau lainnya, tetapi dikuburkan di tanah tempat ia meninggal. Abu Ayyub al-Ansari yang meninggal di Konstantinopel dikuburkan di sana.
Menurut Sheikh tempat suci tak bisa ikut mensucikan orang yang dikuburkan di sana sehingga amal buruknya dihapus. Hanya amal yang bisa mengangkat seseorang. Menurut Syeikh, termasuk menghormati mayat dengan menguburkan di tempat ia meninggal. Jadi, menurutnya, pandangan yang salah yang mengharuskan menguburkan jenazah di Mekah atau Madinah harus diakhiri. Demikian seperti diungkap harian Ukaz edisi Kamis, 27 Mei hari ini.
Kementerian Dalam Negeri menekankan agar semua gubernur di Arab saudi melarang warganya yang meninggal untuk dikuburkan di Mekah dan Madinah. Hal ini berlaku baik orang Saudi asli atau pendatang. Seperti diketahui Sayid Thanthawi, Syaikh Al-Azhar Mesir yang wafat di Riyadh beberapa bulan lalu dimakamkan di Madinah.
Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa telah menetapkan bahwa seseorang yang meninggal wajib dikuburkan di tempat ia meninggal dan dilarang dikuburkan di tempat lainnya. Hal ini menurut Syeikh, untuk mempercepat penguburan, menjaga kerusakan jenazah setelah tersimpan beberapa hari, dan untuk menghindari pemborosan pengeluaran yang tidak perlu.

Batik Seragam Jamaah Haji di Lombakan

Jakarta (Pinmas)-- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah memberi kesempatan kepada koperasi dan usaha menengah untuk mengikuti lomba seragam batk bagi jemaah haji. Hal itu diungkapkan Sekditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Abdul Ghofur Djawahir, di Jakarta, Kamis (3/6).
Menurut Ghofur, seragam batik jemaah haji memiliki spesifikasi dari bahan katun, warna terang, tidak tebal dan tidak transparan. "Batik yang mencerminkan corak kebhinekaan Indonesia dan orsinil," ucapnya.
Desainnya, kata Ghofur, cocok digunakan untuk beribadah, nyaman dipakai, serasi, enak dipandang, tidak ketat dan menutup aurat. "Proses pembuatan batik tidak boleh dengan teknik printing," katanya.
Ghofur menambahkan, desain busana untuk seragam pria lengan panjang, koko, kemeja dan jas, sedangkan untuk wanita, berupa blouse, blazer, longdress, mukena dan kerudung.
Pendaftaran peserta ke Panitia penyelenggara Lomba Rancang Seragam Batik jemaah haji Indonesia, dibuka tanggal 10 Juni 2010 s.d. 14 Juni 2010, dengan alamat Gedung Siskohat, Jl.Lapangan Banteng Barat No.3-4, Jakarta Pusat.(ts)

BONTANG RAIH JUARA UMUM MTQ TINGKAT PROV. KALTIM KE-32

Event tahunan Musabaqah Tilawatil  Qur’an (MTQ) ingkat Prov. Kaltim akhirnya selesai. Perhelatan akbar yang mempertemukan para qori’ dan qori’ah se Kalimantan Timur ini berlangsung sejak hari Minggu (10/5)  dan ditutup oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur Drs. H. Farid Wadjdy pada Jum'at malam 14 Mei 2010 yang lalu. Acara penutupan malam itu cukup meriah dengan kehadiran  seratus guru UPTD Samarinda Ilir  yang menari Samrah dengan iringan musik dari Grup Sahara  serta unjuk performa Marching Band Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Samarinda cukup mampu menghibur sekitar 1.000 penonton yang hadir di tribun utama Stadion Madya Sempaja Samarinda, tempat acara penutupan berlangsung. Penyelenggaraan MTQ Tingkat Propinsi Kalimantan Timur ke-32 kali ini diikuti oleh 868 orang peserta yang berasal dari  14 Kabupaten / Kota  se Kalimantan Timur. Adapun cabang–cabang yang dilombakan adalah Tilawah Al qur’an, Tahfidz, Fahmil, Khottil Qur’an, Tafsir dan Syarhil Qur'an. Pada pengumumam kejuaraan yang dibacakan oleh Sekretaris Umum LPTQ  Kaltim, HM. Elbadiansyah, disebutkan kafilah Bontang keluar sebagai juara umum dengan perolehan poin 59 mengalahkan tuan rumah Samarinda yang harus puas menempati posisi kedua dengan terpaut angka 6 poin. Posisi selanjutnya berturut turut ditempati  oleh Kafilah dari Berau dengan 42 poin, Balikpapan 30 poin dan Kutai Kartanegara 27 poin. Keberhasilan kafilah MTQ Kota Bontang dalam perhelatan kali ini adalah lebih baik dari tahun sebeleumnya ketika Kota Bontang menjadi tuan rumah MTQ tingkat Propinsi Kalimantan Timur ke-31 tahun 2009 yang lalu dimana saat itu, kafilah Kota Bontang hanya menempati Runner Up dibawah kafilah Kota Samarinda. Dan keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras seluruh unsur yang tanpa mengenal lelah terus melakukan perbaikan-perbaikan dan pembinaan-pembinaan terhadap seluruh peserta. Tidak terkecuali Pemerintah Kota Bontang yang telah mengalokasikan dana yang cukup besar dalam rangka kemajuan dan keberhasilan seluruh kafilah. Tentunya dengan keberhasilan ini akan membawa dampak yang baik terhadap amggota kafilah yang berhasil menjadi Juara I dalam perhelatan tersebut dimana mereka akan mewakili Kota Bontang masuk dalam kafilah Propinsi Kalimantan Timur untuk mengikuti MTQ ke-33 Tingkat Nasional yang akan diselenggarakan di Propinsi Bengkulu tahun 2010 ini. Adapun nama-nama anggota kafilah Kota Bontang yang akan mengikuti pemusatan latihan (TC) persiapan kafilah Propinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut : 1. Muhammad Alamhak ( Qori Gol. Anak-Anak ) 2. Ronawati M. Amin, S.Ag ( Qoriah gol. Dewasa ) 3. Ahmadika Maulana ( Hafizh 1 juz tilawah ) 4. Dhiyyam Rifiya ( Hafizhah 10 juz ) 5. Lailatul Mubarakah ( Mufassirah Bhs. Inggris ) 6. Nurjannah, Misransyah dan Rahmadani ( Syarhil Qur'an ) 7. Siti Rosnaini ( Dekorasi Putri ) 8. Ahmad Fadhil ( Hiasan Mushaf Qur'an ) Sementara untuk penyelenggaraan TC tersebut, rencana akan dimulai pada : Senin, 24 Mei 2010 sampai Selasa, 01 Juni 2010 bertempat di Hotel Atlet Stadion Madya Sempaja Samarinda. Hal ini sesuai dengan Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 451.14/4483/B.Sos/2010 tanggal 14 Mei 2010 tentang Pemanggilan Peserta Pemusatan Latihan (TC) yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Drs. H. Farid Wadjdy.

Cuti Melahirkan Untuk PNS

Peraturan Cuti untuk PNS diatur melalui Pasal 8 UU No 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian yang berbunyi bahwa “Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti.“

Peraturan tentang Cuti sendiri diatur dalam PP No 24 Tahun 1976. Cuti sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 adalah “keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.“

Khusus mengenai cuti hamil diatur dalam Bagian Kelima Pasal 19 yang menyatakan bahwa :

(1) Untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga, Pegawai Negeri Sipil wanita berhak atas cuti bersalin, (2) Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya, kepada Pegawai Negeri Sipil wanita diberikan cuti di luar tanggungan Negara, (3) Lamanya cuti-cuti bersalin tersebut dalam ayat (1) dan (2) adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.

Dalam ketentuan tersebut sepanjang menyangkut cuti hamil tidak ada keterangan apakah seorang PNS telah memasuki masa kerja 1 tahun atau belum, dalam hal ini berarti sepanjang menyangkut cuti hamil maka seorang PNS perempuan tidak terikat dengan ketentuan masa kerja. Namun sesuai dengan ketentuan Pasal 20, maka seorang PNS perempuan harus mengajukan permintaan tertulis terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dan ijin tersebut juga harus diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.

Kota Pintar, Fasilitas Baru Bagi Ummat Islam

Di Dekat Kota Madinah Tengah Dibangun “Kota Pintar”, Fasilitas Bagi Non Muslim Untuk Mengenal Islam
Jumat, 14 Mei 10

MADINAH--Selama ini, non-Muslim tidak akan pernah bisa merasakan apa rasanya hidup di Makkah atau Madinah, kota suci umat Islam, karena hanya umat Islam diperbolehkan untuk masuk ke dalamnya. Tapi kondisi ini akan berubah bila "kota pintar" yang tengah dibangun di Madinah selesai.

Adalah Knowledge Economic City (KEC), nama "kota pintar" baru yang tengah dibangun di dekat Madinah yang memungkinkan non-Muslim untuk hadir di sana. Di kota ini, semua bangunan terhubung melalui suara, data, dan link video. Kota ini akan menjadi "pintu" bagi non-Muslim melihat Madinah dan "jendela" bagi warga Madinah untuk melihat dunia.

Sami Baroum, direktur Savola Group yang menggarap proyek tersebut, mengatakan bahwa sepertiga dari kota baru, yang akan dibangun di atas lahan seluas 4,8 juta meter persegi. Kota ini akan berada di luar wilayah terlarang Madinah, atau dikenal sebagai Tanah Haram (Tanah Suci), itu. Kota ini diperkirakan bakal siap lima tahun mendatang.

"Untuk pertama kalinya, non-Muslim akan dapat pengalaman hidup dalam sebuah kota suci umat Islam," kata Mr Baroum. "Mereka tidak akan tinggal di dalam daerah Haram, tetapi mereka akan sangat dekat dan bisa melihat pendar cahaya dari Masjid Nabawi," ujarnya.

Kota, yang dikenal sebagai KEC, akan dikembangkan secara penuh selama 15 tahun dengan biaya 30 miliar riyal (1 riyal kurang lebih Rp 2.400) untuk melayani wisatawan dan kebutuhan komersial Madinah.

Raja Saudi Abdullah, yang menyumbangkan tanah proyek itu. Semua pendapatan yang dihasilkan melalui penjualan properti di KEC akan disumbangkan bagi ke yayasan King Abdullah Foundation for His Parents for Charitable Housing, untuk menyediakan perumahan untuk warga Saudi miskin.

Menurut rencana, KEC akan menampung lebih dari 150 ribu warga di wilayah permukiman, yang akan didukung oleh fasilitas komersial yang direncanakan, fasilitas perhotelan, sebuah taman hiburan, dan museum Islam.

"Semua negara sekitarnya tertarik dalam membangun museum Islam dengan investasi besar. Madinah harus menjadi kota tempat non-Muslim datang untuk memahami sejarah Islam," kata Baroum.

Area masjid di Makkah dan Madinah adalah tempat-tempat suci bagi umat Islam. Menurut hukum Islam, daerah tersebut dilarang dimasuki oleh warga non-Muslim.

MUI Diminta Segera Keluarkan Fatwa Vaksin Meningitis

Jakarta(Pinmas)--Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak pada Kementerian Kesehatan berharap Majelis Ulama Indonesia segera mengeluarkan keputusan mengenai penggunaan vaksin meningitis bagi peserta haji yang mengandung unsur babi (porcine).

"Harapannya MUI segera mengeluarkan putusan supaya kami tidak terlambat menyediakan vaksin untuk jamaah," kata Ketua MPKS Achmad Sanusi Tambunan di Jakarta, Jumat (14/5).
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Ratna Rosita Hendardji mengatakan pemerintah harus menyediakan vaksin meningitis untuk memenuhi kebutuhan sekitar 210 ribu orang yang hendak menunaikan ibadah haji ke Arab Saudi pada 2010.
Pemerintah memfasilitasi calon haji dan umrah yang harus divaksin meningitis karena pemerintah Arab Saudi mewajibkan setiap calon haji, tenaga kerja dan umrah mendapat imunisasi meningitis sebagai syarat mendapatkan visa.
Vaksinasi meningitis diperlukan untuk melindungi jamaah dari ancaman penyakit meningitis yang endemis di Arab Saudi dan menghindari penularan penyakit itu dari haji lain dari kawasan Sabuk meningitis di Afrika.
Menurut MUI, produk vaksin disebut halal jika dibuat dari bahan yang halal dengan fasilitas produksi yang bebas dari kontaminasi silang bahan haram/najis.
Namun dalam fatwanya MUI juga menyebutkan bahwa jika sampai pada waktu pengadaan vaksin meningitis tiba pemerintah belum bisa mendapatkan vaksin yang bebas dari unsur babi, MUI akan membuat fatwa baru atau menganjurkan pemerintah membolehkan vaksin dengan alasan darurat.
Vaksin yang selama ini digunakan untuk haji dan umrah Indonesia, menurut Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Tjandra Yoga Aditama, juga digunakan oleh negara-negara berpenduduk Muslim yang lain termasuk Malaysia.
Meski prosesnya melibatkan bahan dari unsur babi namun produk akhir dari vaksin meningitis tersebut tidak mengandung unsur babi karena sudah melalui proses pembilasan.(ant/ts)

Menteri Agama : Kuota Haji 2010 Kemungkinan Naik

Semarang (Pinmas)--Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan kuota haji pada 2010 kemungkinan besar naik dibandingkan dengan jumlah yang ditentukan pada musim haji tahun lalu. "Kuota haji untuk tahun ini kemungkinan naik dari 207.000 orang menjadi 211.000 orang," kata Suryadharma di Semarang, Sabtu (15/5).
Meski demikian, Menag belum dapat memerinci pembagian kenaikan kuota haji pada tahun ini.
Selain peningkatan kuota, kata Menag, saat ini juga sedang dibahas kemungkinan kenaikan biaya ibadah haji.
Besaran kenaikan tersebut, lanjut Menag, belum dapat disebutkan secara pasti karena masih dalam pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat."Kita tunggu dulu hasil pembahasan antara DPR dengan pemerintah," kata Menag.
Sebelumnya, pemerintah sempat mengusulkan kenaikan biaya penyelenggaran ibadah haji 2010 sebesar 133 dolar Amerika Serikat.Dengan demikian, besar biaya yang harus dibayar para calon haji menjadi sebesar 3.577 dolar AS.
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Tengah Masyhudi mengatakan kuota haji provinsi ini pada tahun 2010 sebesar 29.435 orang. Kuota haji sebanyak itu, kata dia, telah terisi penuh seluruhnya.
Meski demikian, lanjut dia, kuota sebanyak itu kemungkinan masih akan bertambah, tergantung keputusan pemerintah pusat.(ant/ts)

Jadwal Rencana Perjalanan Haji tahun 1431 H - 2010 M

Hemat Anggaran seakan Sedang Berpuasa

Senin, 26 April 2010.

Berpuasalah kamu agar menjadi orang yang bertakwa. Begitulah salah satu ajaran Islam yaitu mewajibkan umatnya untuk menjalankan ibadah puasa, khususnya di bulan suci Ramadhan. Menurut para ustad salah satu indikator orang berpuasa adalah takwa. Dari sini kita menjadi tahu bahwa semua kegiatan ibadah memilki indikator yang ingin dicapai.

Dalam menjalankan ibadah puasa, umat islam diberikan panduan dan petunjuk agar dapat menjalankan ibadah dengan baik dan benar. Panduan puasa berisi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama menjalankan puasa. Demikian juga waktu mulai menjalankan puasa sampai akhir ramadhan. Kapan sahur dan kapan berbuka. Semua aturan ini biasanya disosialisasikan menjelang bulan ramadhan tiba melalui pengajian dan majelis taklim baik di mushola kampung maupun di kantor mentereng.

Yang paling hebat dalam ibadah puasa adalah semua aturan tersebut tidak ada yang mengawasi artinya bahwa orang berpuasa atau tidak berpuasa tidak akan diketahui oleh orang lain. Berbeda dengan ibadah lain seperti sholat, berhaji dan berzakat. Puasa melatih kejujuran. Sehingga wajar kalau Allah sajalah yang akan membalasnya.

Mungkinkah nilai-nilai luhur dalam puasa dapat diterapkan dalam penyusunan anggaran? Terutama anggaran berbasis kinerja. Dalam PP Nomor 21 Tahun 2004 disebutkan bahwa K/L diharuskan menyusun anggaran dengan mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja.

Indikator kinerja merupakan uraian ringkas yang menggambarkan suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program/kegiatan. Penetapan suatu indikator kinerja harus jelas, sejalan dengan pencapaian tujuan organisasi, tersedia biayanya, mempunyai dasar yang cukup atau argumentasi untuk ditetapkan (adequate), dan dapat dimonitor keberhasilannya.

Penyusunan anggaran yang mengacu kepada indikator kinerja dicerminkan dalam satuan output yang terukur. Pendekatan ini menekankan bahwa program dan kegiatan K/L harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Penyusunan anggaran juga didasarkan atas harga per unit satuan atas keluaran atau kegiatan guna mencapai efisiensi. Dalam penerapan penganggaran perlu ditentukan metode perhitungan biaya untuk masing-masing unit keluaran dan memperhitungkan biaya bersama (common cost) – suatu biaya yang diakibatkan oleh pemanfaatan fasilitas secara bersama untuk menghasilkan beberapa keluaran.

Jika suatu indikator kinerja telah ditetapkan maka, evaluasi kinerja baru dapat dilakukan. Evaluasi kinerja merupakan alat (tools) untuk melihat apakah suatu strategi, program/kegiatan yang direncanakan berhasil/gagal dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Puasa Hemat

Penyusunan anggaran berbasis kinerja sebenarnya hampir sama dengan pelaksanaan ibadah puasa, yakni berbasis kepada kejujuran. Kementerian/lembaga menyusun kegiatan dan indikator kegiatan sendiri. Demikian juga ketika menuangkan dalam biaya berdasarkan standar biaya yang sudah ditetapkan.

Spirit puasa adalah berhemat tetapi memberi manfaat besar bagi orang banyak. Spirit ini seyogyanya juga menjadi landasan dalam menyusun anggaran melalui RKA-KL. Menciptakan indikator keluaran untuk mencapai visi dan misi kementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya haruslah tepat dan jelas. Kejelasan dalam menyusun indikator keluaran akan memudahkan bagi kementerian/lembaga dalam menyusun suatu program/kegiatan.

Indikator keluaran yang baik biasanya disusun dengan bahasa yang jelas sehingga akan memudahkan pula bagi penelaah dalam meneliti kesesuaian program/kegiatan. Indikator keluaran yang baik akan menjadi titik tolak semua program/kegiatan sehingga fokus. Program/kegiatan yang tidak mendukung tercapainya indikator keluaran akan dihapus.

Kesederhanaan program/kegiatan suatu kementerian/lembaga akan menjadikan kementerian/lembaga lebih efisien dalam mengalokasikan anggaran. Efisiensi dalam pengalokasian anggaran ini diharapkan berdampak pada belanja kementerian/lembaga yang lebih hemat.

Demikian juga dalam menyusun suatu program/kegiatan, kementerian/lembaga berpedoman pada standar biaya yang sudah ditetapkan. Standar biaya berguna untuk mengukur input dalam menghasilkan unit keluaran. Standar biaya baik umum maupun khusus menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun anggaran demikian juga bagi Direktorat Anggaran I,II, dan III sangat membantu dalam pelaksanaan penelahaan. Standar biaya yang baik akan mengurangi pemborosan anggaran.

Anggaran Berbasis Kinerja

Senin, 26 April 2010.

Salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan belanja daerah adalah Analisa Standar Biaya (ASB). Alokasi belanja ke dalam aktivitas untuk menghasilkan output seringkali tanpa disertai alasan dan justifikasi yang kuat. ASB mendorong penetapan biaya dan pengalokasian anggaran kepada setiap aktivitas unit kerja menjadi lebih logis dan mendorong dicapainya efisiensi secara terus-menerus karena adanya pembandingan (benchmarking) biaya per unit setiap output dan diperoleh praktek-praktek terbaik (best practices) dalam desain aktivitas. Dalam rangka penyusunan analisis biaya diperlukan prosedur-prosedur yang dapat menjawab pertanyaan berikut :

1. Berapa biaya yang harus dibebankan pada suatu pelayanan sehingga dapat menutupi semua biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan pelayanan tersebut?
2. Apakah lebih efektif jika kita mengontrakkan pelayanan kepada pihak luar daripada melaksanakannya sendiri?
3. Jika kita meningkatkan/menurunkan volume pelayanan, apa pengaruhnya pada biaya yang akan kita keluarkan? Biaya apa yang akan berubah dan berapa banyak perubahannya?
4. Biaya pelayanan apa yang harus dibayar tahun ini bila dibanding dengan tahun selanjutnya?

Formulasi Analisis Standar Belanja
Untuk melakukan perhitungan ASB, unit kerja terkait perlu terlebih dahulu mengidentifikasi belanja yang terdiri dari :

• Belanja Langsung
• Belanja Tidak Langsung

TOTAL BELANJA : BELANJA LANGSUNG + BELANJA TIDAK LANGSUNG

Karakteristik belanja langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan. Sedangkan belanja tidak langsung, pada dasarya merupakan belanja yang digunakan secara bersama-sama (common cost) untuk melaksanakan seluruh program atau kegiatan unit kerja. Oleh karena itu dalam penghitungan ASB, anggaran belanja tidak langsung dalam satu tahun anggaran harus dialokasikan ke setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Pengalokasian belanja tidak langsung dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Alokasi rata-rata sederhana yaitu metode alokasi anggarun belanja tidak langsung ke setiap kegiatan non investasi dengan cara membagi jumlah anggaran yang dialokasikan dengan jumlah kegiatan non investasi.
   
2. Alokasi bobot belanja langsung yaitu metode alokasi anggaran belanja tidak langsung ke setiap kegiatan non investasi berdasarkan besarnya bobot (nilai relatif) belanja langsung dari kegiatan non investasi yang bersangkutan.

Program atau kegiatan yang memperoleh alokasi belanja tidak langsung adalah program atau kegiatan non investasi. Program atau kegiatan investasi yang menambah aset daerah tidak menerima alokasi anggaran tahunan belanja tidak langsung, karena output program atau kegiatan investasi adalah berupa aset daerah yang dimanfaatkan lebih dari satu tahun anggaran. ASB merupakan hasil penjumlahan belanja langsung setiap program atau kegiatan dengan belanja tidak langsung yang dialokasikan pada program atau kegiatan yang bersangkutan.

Perhitungan ASB tidak dapat distandarisasi antara propinsi/kabupaten/kota dengan propinsi/kabupaten/kota lainnya karena standarisasi harga antara suatu tempat dengan tempat lainnya dapat berbeda. Misalnya harga obat di Jawa Barat dengan Papua sangat berbeda. Demikian juga, tarif perjalanan dinas, honor-honor dll dapat berbeda antara Jawa Barat dan Papua. Secara ringkas dari uraian tersebut di atas, pada dasarnya menjelaskan bahwa ABK disusun harus ada keterkaitan tahapan secara menyeluruh.

Penyusunan ABK dimulai dengan menetapkan renstra yang menjelaskan visi, misi dan tujuan dari unit kerja, serta pendefinisian program yang hendak dilaksanakan beserta kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut. Selanjutnya ditetapkan rencana kinerja tahunan yang mencakup tujuan/sasaran, program, kegiatan, indikator dan target yang ingin dicapai dalam waktu satu tahun. Penetapan target kinerja pada program terlihat dari indikator outcome, sedangkan penetapan target kinerja kegiatan terlihat dari indikator output nya. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup kegiatan tugas pokok dan fungsi (pelayanan, pemeliharaan, administrasi umum) dan kegiatan dalam rangka belanja investasi. Menghitung besarnya alokasi anggaran pada setiap kegiatan dimulai dengan menganalisis beban kerja pada setiap kegiatan. Analisis beban kerja dan perhitungan biaya per unit menggunakan indikator efisiensi dan input sebagai dasar dari perhitungan standar biaya. Lingkup pengalokasian anggaran dan perhitungan total biayanya merupakan suatu ASB.

Prinsip-Prinsip Penganggaran
l) Transparansi dan akuntabilitas anggaran APBN/D harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Oleh karena itu, anggota masyarakat berhak mengetahui proses anggaran dalam menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Selain itu, masyarakat juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

2) Disiplin anggaran
Pendapatan yang direncanakan harus dapat terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja dan didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia anggarannya.

3) Keadilan anggaran
Pemerintah pusat/daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil tanpa diskriminasi sehingga dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat dalam pemberian pelayanan.

4) Efisiensi dan efektifitas anggaran
Setiap kegiatan yang direncanakan harus efektif dalam pencapaian kinerjanya dan efisien dalam pengalokasian dananya.

5) Disusun dengan pendekatan kinerja
Anggaran disusun dengan mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sebanding atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan

Hari-Hari Libur dan Cuti Bersama PNS Tahun 2010

MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA INDONESIA telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) NOMOR: 1 TAHUN 2009, NOMOR: SKB/13/M.PAN/8/2009, dan NOMOR : KEP.227lMEN/Vlll/2009 TENTANG HARI-HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2O1O.

Tiga menteri yang menandatangani surat keputusan bersama tersebut adalah Menteri Agama M. Maftuh Basyuni, Menakertrans Erman Suparno dan Meneg Pemberdayaan Aparatur Negara Taufik Efendi.

Adapun hari-hari libur nasional 2010 sebagai berikut

1. Jumat, 1 Januari Tahun Baru Masehi
2. Minggu, 14 Februari Tahun Baru Imlek 2561
3. Jumat, 26 Februari Maulid Nabi Muhammad SAW
4. Selasa, 16 Maret Nyepi Tahun Baru Saka 1932
5. Jumat, 2 April Wafat Yesus Kristus
6. Kamis, 13 Mei Kenaikan Yesus Kristus
7. Jumat, 28 Mei Raya Waisak 2554
8. Sabtu, 10 Juli Isra Miraj Nabi Muhammad SAW
9. Selasa, 17 Agustus Hari Kemerdekaan RI
10.Jumat dan Sabtu 10-11 September, Idul Fitri 1 Syawal 1431 H
11.Rabu, 17 November Idul Adha 1431 H,
14.Selasa, 7 Desember Tahun Baru 1432 H
15.Sabtu 25 Desember Hari Raya Natal.

Sedangkan untuk cuti bersama ditetapkan hanya tiga hari yakni, Kamis 9 September cuti bersama Idul Fitri; Senin 13 September cuti bersama Idul Fitri dan 24 Desember cuti bersama Natal sebagaimana dalam tabel berikut ini!

A. HARI LIBUR TAHUN 2010

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	1 Januari 2010	Jumat	Tahun Baru Msehi
2	14 Februari 2010	Minggu	Tahun Baru Imlek 2561
3	26 Februari 2010	Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW
4	16 Maret 2010	Selasa	Hari raya Nyepi Tahun Baru Saka 1932
5	1 April 2010	Jumat	Wafat Yesus Kristus
6	13 Mei 2010	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
7	28 Mei 2010	Jumat	Hari Raya Waisak Tahun 2554
8	10 Juli 2010	Sabtu	Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW
9	17 Agustus 2010	Selasa	Hari Kemerdekaan RI
10	10-11 September 2010	Jumat-Sabtu	Idul Fitri 1 Syawal 1431 Hijriyah
11	17 November 2010	Rabu	Idul Adha 1431 Hijiriyah
12	7 Desember 2010	Selasa	Tahun Baru 1432 Hijriyah
13	25 Desember 2010	Sabtu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2010

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	9 September 2010	Kamis	Cuti Bersama Idul Fitri
2	13 September 2010	Senin	Cuti Bersama Idul Fitri
3	24 Desember 2010	Jumat	Cuti Bersama Hari Raya Natal

Menko Kesra Aburizal Bakrie dalam keterangannya mengungkapkan, latar belakang dibuatnya surat keputusan bersama tiga menteri ini untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan hari-hari kerja, hari-hari libur, cuti bersama sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja.

Selain itu, juga karena adanya masukan dari masyarakat, asosiasi pengusaha, lembaga pemerintah dan media massa tentang perlunya pengurangan jumlah cuti bersama dan cuti bersama berkontribusi terhadap peningkatan kunjungan swasta.

“Kalau tahun sebelum kita menerapkan kebijakan cuti bersama dalam rangka recovery ekonomi untuk menarik wisata lokal dan luar negeri, maka tahun 2010 ini untuk meningkatkan produktivitas kerja,” kata Aburizal Bakrie.

Hari libur nasional 2010 sebanyak 14 hari, sementara cuti bersama sebanyak tiga hari, yakni dua hari berkaitan dengan Idul Fitri, dan satu hari dikaitkan dengan Natal.

Dalam empat tahun terakhir, jumlah cuti bersama semakin berkurang, yang semula (2007) sebanyak enam hari, pada 2008 lima hari, pada 2009 empat hari dan pada 2010 hanya tiga hari.