Penipuan Diklat PBJ Masih Saja Gentayangan

Jakarta, perbendaharaan.go.id – Penipuan dengan motif Diklat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) masih saja beredar di lingkungan Instansi Pemerintah. Penipuan tersebut mengatasnamakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Panitia Penyelenggara. Untuk itu, diharapkan seluruh Instansi Pemerintah diharapkan meningkatkan kewaspadaan dan tidak mudah terpengaruh atas usaha penipuan ini.

Motif yang digunakan pelaku adalah dengan cara mengirim surat undangan Diklat PBJ palsu secara acak kepada Instansi Pemerintah dengan harapan ada pegawai yang termakan tipuan tersebut. Pelaku penipuan tersebut berusaha meyakinkan calon korbannya dengan menggiring mereka untuk mentransfer sejumlah dana sebagai biaya registrasi dan pelaksanaan diklat. Padahal sudah terlihat jelas pada surat undangan palsu tersebut telah disebutkan bahwa para peserta tidak dibebankan biaya dalam pelaksanaan kegiatan Diklat. Tak pelak, beberapa pegawai Instansi Pemerintah tersebut terpancing untuk men-transfer sejumlah uang pada rekening yang diminta penyelenggara Diklat PBJ bodong tersebut.

Sampai saat ini, beberapa Instasi Pemerintah telah menjadi korban. Mereka baru menyadari bahwa Diklat PBJ tersebut fiktif, setelah melakukan konfirmasi langsung pada Ditjen Perbendaharaan sebagai “penyelenggara”. 

Melihat semakin seringnya percobaan penipuan ini dilakukan, maka hal ini perlu menjadi perhatian untuk diwaspadai bagi setiap Instansi Pemerintah di mana pun berada. Melalui publikasi ini, perlu diketahui bahwa Ditjen Perbendaharaan tidak pernah mengadakan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa bagi Instansi Pemerintah atau Kementerian/Lembaga, melainkan hanya bagi instansi vertikal dalam lingkup Ditjen Perbendaharaan saja. Selain itu, Ditjen Perbendaharan juga tidak pernah meminta sejumlah uang untuk di transfer pada rekening tertentu apalagi untuk keperluan pendaftaran/ registrasi peserta Diklat. 

Hal yang perlu dan harus diingat adalah:

1. Ditjen Perbendaharaan tidak pernah menyelenggarakan bimtek atau pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa baik untuk pihak internal dan eksternal instansi;
2. Ditjen Perbendaharaan tidak pernah meminta uang kepada calon peserta untuk kegiatan apapun termasuk training, pelatihan, bimtek, seminar dan lain-lain.

Apabila anda ragu ketika mendapatkan undangan, surat atau dihubungi pihak penyelenggara kegiatan serupa yang mengatasnamakan Ditjen Perbendaharaan, silahkan hubungi Bagian Pengembangan Pegawai Sekretariat Ditjen Perbendaharaan di 021-3864322 untuk memeriksa kebenarannya.
Waspadalah, waspadalah, waspadalah!!

Biaya Komponen Pemondokan Haji di Mekkah Bakal Naik

Jakarta (Pinmas)--Biaya komponen pemondokan jamaah haji Indonesia di Makkah bakal naik. Meski demikian, pemerintah belum bisa menentukan besaran kenaikan komponen tersebut dan pengaruhnya terhadap biaya haji keseluruhan.

Demikian disampaikan M Abdul Ghafur, Sekretaris Dirjen Haji dan Umrah Kementerian Agama RI di Jakarta, Selasa (1/6). Menurut Ghafur, terkait kenaikan tersebut sampai saat ini pemerintah belum bisa memastikan apakah akan diikuti dengan kenakaikan biaya haji tahun ini karena masih dibahas dengan anggota DPR.

Keputusannya, menurut dia, paling lambat akan diketahui pertengahan Juni. ``Pemerintah berharap turun atau kalau tidak sama dengan tahun kemarin,`` katanya.

Menurut Ghafur, kenaikan harga pemondokan dipicu kebijakan pemerintah Saudi yang menaikkan jatah untuk setiap orang yang sebelumnya 3,5 meter menjadi 4 meter. Meski demikian, dia menegaskan, pemerintah berjanji meningkatkan pelayanan dan kualitas kenyamanan akibat kenaikan tersebut.

Di antaranya, tempat tinggal calon jamaah haji lebih luas dan besar karena hanya dihuni oleh 300 orang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ghafur menjelaskan, dua tahun lalu terdapat 519 rumah, tahun kemarin 432, dan sekarang pemerintah berhasil memperoleh kurang dari 400 gedung. Selain itu, jarak pemondokan yang tahun lalu 7 kilometer dan sekarang lebih dekat menjadi 4 kilometer.

Pemerintah Berupaya Tekan Biaya Haji

Jakarta (Pinmas)-- Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Abdul Ghafur Djawahir, menyatakan berbagai upaya dilakukan pemerintah guna menekan biaya haji tak terkecuali menggunakan dana bagi hasil Rp 1,1 triliun. Menurut Abdul Ghafur, pemerintah terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan penurunan biaya dalam rapat bersama DPRmendatang.

Menurut dia, biaya haji yang masih mungkin bisa ditekan adalah biaya non material seperti biaya jasa angkut barang. Selain itu, jelas Abdul Ghafur, sulit mencari celah menurunkan biaya haji. Namun, dia menegaskan harapan kemungkinan biaya turun masih menunggu kepastian biaya penerbangan dan kurs rupiah terhadap Dolar. "Semua tergantung rapat nanti," katanya.

Menurut Jazuli Juwaini, anggota komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh tim Panja DPR, kenaikan harga tersebut bisa dipahami karena terkait dengan jarak dan kwalitas pemondokan.

Jazuli menjelaskan, berdasarkan pengamatan Tim Panja yang mengunjungi lokasi pemondokan di Mekkah beberapa waktu lalu, dari 17 bangunan yang disurvei, secara umum bangunan pemondokan yang telah dibooking pemerintah masih layak pakai.

Selain itu, jarak yang dijanjikan maksimal 4 km sudah sesuai. "Kenaikan harga pemondokan harus disertai dengan kwalitas yang bagus," katanya.

Jazuli menambahkan, guna menyikapi harga pasar dan perubahan kebijakan pemerintah Saudi, Tim Panja DPRmengusulkan ke Panitia Penyelenggara Haji di Arab Saudi membuat perjanjian dengan pemilik gedung. Kontrak perjanjian tersebut memuat klausul sanksi tegas dan pembayaran dengan terkait pembatalan sepihak. "Pemerintah harus punya daya tawar," ujarnya.

Menurut Zainun Ahmadi, Anggota Komisi VII DPR RI dari FPDIP, sampai saat ini DPR belum mempunyai angka final terkait desakan penurunan biaya haji. Masing-masing fraksi mempunyai usulan yang berbeda-beda.Menurut dia, Fraksi PDIP mengusulkan terutama penurunan biaya penerbangan sebesar 200 dolar AS. "Semangat yang kita usung biaya haji tahun ini turun," ujarnya.

Menteri Agama Berharap Garuda Turunkan Profit dr Jasa Angkutan Haji

Bengkulu (Pinmas)--Menteri Agama Suryadharma Ali berharap maskapai penerbangan Garuda dapat menurunkan keuntungan (profit) dari jasa angkutan jemaah haji pada musim haji 2010, sehingga biaya penerbangan menjadi wajar.

Menag berharap Garuda dapat menurunkan profit antara tiga hingga lima persen, selama ini Garuda dapat meraih profit sekitar 10 persen dari jasa angkutan jemaah haji, kata Suryadharma Ali dalam silaturrahim dengan para Kakanwil Kementerian Agama se-Indonesia di Bengkulu, Sabtu.

Silaturrahim berlangsung dalam kaitan pelaksanaan MTQ Nasional ke-23 yang berlangsung di Bengkulu, 5-12 Juni 2010. Pelaksanaan MTQN itu sendiri dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sabtu petang.

Menag mengatakan, pihak Kementerian Perhubungan mengajukan harga tiket penerbangan sebesar 1754 dolar AS per kepala. Harga tiket tersebut dianggap masih terlalu mahal, sehingga ia mengajukan 1604 dolar per kepala, turun sebesar 150 dolar dari harga yang ditetapkan pihak Kementerian Perhubungan.

Dengan cara itu, ia berharap, harga tiket masih dianggap wajar untuk mengangkut para calon haji dari tanah air pulang pergi.

Menag mengakui bahwa besaran harga tiket bagi para calon haji belum dapat ditetapkan. Finalnya harus melewati pembahasan di Komisi VIII DPR-RI.

Masih terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, Menag mengatakan bahwa pihaknya kini tengah memperjuangkan tambahan kuota yang selama ini berjumlah 207 ribu pada tahun lalu, naik menjadi 211 ribu pada tahun 2010. Kuota tambahan sebanyak 4 ribu akan dibagi kepada daerah yang sudah punya daftar tunggu dengan jumlah calon haji besar, antara lain: Bali, Sulut, NTT, Papua, Maluku, Maluku Utara.

Bagi kementerian Agama, penambahan itu cukup menggembirakan. Namun belum puas, karena itu ia berharap Presiden Susilo Yudhono, yang dijadwalkan melakukan umroh pada medio Juli dapat meminta tambahan kuota kepada Raja Arab Saudi.

Sesuai dengan kesepakatan Konferensi Organisasi Islam (OKI), calon haji ditetapkan berdasarkan perhitungan jumlah penduduk dibagi satu permil atau per seribu penduduk. Jika penduduk Indonesia, sesuai sensus 235 juta, maka quota haji Indonesia sebesar 235 ribu.

Menag sangat berharap tambahan quota itu dapat disetujui Kerajaan Arab Saudi, sehingga sejumlah daerah yang memiliki daftar tunggu besar akan memperoleh tambahan kuota secara proporsional.

Kondisi Ummat Membutuhkan Perhatian Ekstra

Makassar (Pinmas)--Menteri Agama Suryadharma Ali menegaskan, kondisi umat kita saat ini masih membutuhkan perhatian yang lebih ekstra, karena jarak ketertinggalan kualitas bidang SDM , ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi masih nampak jauh. Hal itu diungkapkan Menag ketika memberi sambutan pada pembukaan Munas DPP Hidayatullah, di Makassar, Ahad (6/6).

Menurut Menag, jumlah umat yang banyak tidak selalu berbanding lurus dengan kekuatan untuk mengembangkan diri. "Jumlah umat yang banyak tanpa dibarengi dengan kualitas, ibarat buih di atas air laut yang mudah terombang-ambing oleh gelombang," ucapnya.

Oleh karena itu, kata Menag, kekuatan umat lebih ditentukan oleh kemampuan umat itu sendiri dalam memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki, tak terkecuali jumlah yang besar itu.

Menag mengatakan, mengatasi semua itu, tidak cukup hanya dengan semangat keagamaan yang tinggi, namun yang lebih penting adalah kemampuan memetakan, memberdayakan dan mengembangkan potensi umat melalui jalur pendidikan yang berbasis pada ketinggian akhlak.

"Pendidikan adalah kunci kesuksesan, sementara akhlak adalah hiasan hidup yang sangat menentukan tingkat kesuksesan sejati," kata Menag.

Pemerintah menyadari, kata Menag, pendidikan adalah pangkal dari semua kondisi umat saat ini. "Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan," ujarnya.

Ekonomi Umat

Pada bagian lain Menag mengatakan, perlunya ormas Islam meningkatkan peran dalam mengembangkan ekonomi umat. Harus diakui, semangat kewirausahaan ormas-ormas Islam dewasa ini mengalami degradasi ditandai dengan makin kurangnya berperan dalam bidang ekonomi.

Muncul kesan, kata Menag, ormas Islam terjebak pada bidang politik praktis, kurang memperhatikan aspek ekonomi. "Omas Islam nampak gagal memainkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat Islam," ujar Menag.

Menag berpesan kepada DPP Hidayatullah agar meningkatkan peran dalam bidang ekonomi umat. Banyak peluang yang dapat digarap melalui potensi ajaran Islam yang berbasis pada kesejahteraan ekonomi seperti zakat, wakaf, infak dan sedekah. (ts)

Kongres Nasional Tokoh Agama III

Jakarta (Pinmas)--Kementerian Agama kembali akan menyelenggarakan Kongres Nasional Tokoh Agama IIIyang akan berlangsung, 9-11 Juni 2010, di Hotel Mercure Convention Centre Ancol, diikuti oleh 249 orang tokoh dan pemuka agama dari 33 Provinsi di seluruh Indonesia.

Peserta adalah tokoh-tokoh agama dari majelis-majelis agama seperti MUI, KWI, PGI, PHDI, WALUBI dan MATAKIN, serta dari Ormas-ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Al Wasliyah, Nahdatul Wathan, dan Al Khairat. Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Abdul Fatah, di Jakarta, Senin (7/6).

Menurut Abdul Fatah, tujuan diselenggarakannya kongres tokoh agama ini untuk meningkatkan silaturahim para pemuka agama dalam menyikapi persoalan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan secara bersama-sama. Termasuk membangun komitmen bersama pemuka agama untuk memperjuangkan perubahan mendasar dalam rangka memperkokoh etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tujuan lainnya, kata Abdul Fatah, memberikan sumbang saran tentang perbaikan lembaga dan pranata kemasyarakatan sehingga lebih mampu mendorong ke arah perbaikan-perbaikan yang mendasar.

Abdul Fatah menambahkan, materi bahasan dalam kongres ini, antara lain, sumbangan agama dalam memantapkan etika hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; agama, budaya, dan pendidikan karakter bangsa; agama dan penciptaan sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat; dan eksplorasi nilai-nilai agama dalam membangun kembali kepercayaan publik dalam perspektif masing-masing agama.

Dijadwalkan Menteri Agama Suryadharma Ali akan membuka kongres nasional tokoh agama III ini, dengan menampilkan nara sumber antara lain Prof. DR. M. Mahfud MD, Prof. DR. Franz-Magnis Suseno SJ, Bahrul Hayat, Ph.D, Prof. DR. H.A.R. Tilaar, DR. I Putu Gede Ary Sutha, DR. Mustafa Edwin Nasution, dan sejumlah tokoh agama lainnya.

Tema kongres umat beragama III adalah "Kongres Umat Beragama untuk Memantapkan Etika Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara."

Kapus Kerukunan Umat Beragama Abdul Fatah mengharapkan, kongres ini dapat mendorong para tokoh agama tampil kembali di depan untuk melakukan peran penting dalam mensupport perubahan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih mencerahkan. "Ini sangatpenting, karena upaya penanggulangan berbagai krisisi haruslah bertitik tolak dari reformasi moral para pemimpin secara menyeluruh, termasuk pemimpin umat, pemimpin lembaga agama dan lembaga pemerintah," ujarnya.

Presiden Berharap MTQ Dijadikan Wahana Meningkatkan Karakter Bangsa

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap umat muslim dapat menjadikan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) sebagai wahana meningkatkan karakter bangsa yang unggul dan mulia. 

Menurut Presiden dalam pidatonya pada pembukaan MTQ Nasional ke-23 di Stadion Anak Dalam, Bengkulu, Sabtu (5/6) malam, materi Quran yang dilombakan dalam ajang MTQ itu adalah rujukan dalam pembinaan karakter yang tangguh dalam menghadapi berbagai masalah, cobaan dan ujian. 

"Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa Musabaqah Tilawatil Quran tahun ini bertepatan dengan upaya kita membangun karakter bangsa yang unggul dan mulia. Bangsa yang makin menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang terus berinovasi, berkreasi, dan bekerja keras untuk mencapai cita-cita kita semua," tutur Kepala Negara. 

Kepada umat Islam di Indonesia, Presiden juga mengajak untuk selalu mengabarkan kepada dunia bahwa Islam sesungguhnya teduh dan damai. Islam, ujar Kepala Negara, cinta keadilan dan menjauhi kekerasan serta menolak kebencian dan fitnah. Islam juga selalu menganjurkan persatuan dan kebersamaan. "Dengan mengedepankan nilai-nilai itulah, Insya Allah, kita dapat  membangun  kokohnya toleransi, solidaritas, dan kebersamaan di antara umat manusia di muka bumi ini," ujarnya. 

Indonesia, kata Kepala Negara, harus menjadi bangsa yang cinta damai, memiliki nilai-nilai peradaban yang luhur, serta menjunjung tinggi kerukunan di tengah kemajemukan. "Kita ingin membangun persatuan. Kita ingin negara kita tetap utuh dan bersatu. Dan, kita juga ingin mewujudkan Indonesia menjadi negara yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan," ujarnya. 

Rangkaian MTQ Nasional ke-23 digelar mulai 5 Juni hingga 12 Juni 2010. Acara pembukaan dihadiri Presiden Yudhoyono dilaksanakan cukup meriah menyedot perhatian masyarakat Bengkulu. 

Selain pawai kafilah peserta dari 33 provinsi di seluruh Indonesdia, acara pembukaan juga dimeriahkan oleh pembentangan bendera merah putih yang memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (Muri) untuk kategori bendera terbesar berukuran 60 mx 90 m dengan berat sekitar 600 kilogram yang dibentangkan oleh 252 murid SMP dan SMA se-Bengkulu. 

Sementara itu, Menteri Agama Suryadharma Ali dalam sambutannya mengatakan sejak pertama kali diselenggarakan pada 1988, MTQ kini sudah berkembang dengan tujuh cabang perlombaan. Ia berharap penyelenggaraan MTQ tidak hanya semata-mata menampilkan kejuaraan tetapi juga menghasilkan kaderisasi dan generasi yang mahir membaca dan hafal Quran serta memelihara kecintaan Umat Islam terhadap kitab suci tersebut.

Logo MTQ Nasional XXIII Bengkulu 2010

Lokasi Pelaksanaan Lomba MTQ Nasional Bengkulu 2010

TANGKAI LOMBA DAN TEMPAT LOMBA MTQN 2010

1. Pelaksanaan Musabaqah 1. Cabang Tilawah a. Tilawah Anak-anak b. Tilawah Remaja c. Tilawah Dewasa Arena Utama 2. Pelaksanaan Musabaqah 1. Cabang Tilawah a. Qiratul Sab’ah b. Tartil c. Canet Auditorium RRI 3. Pelaksanaan Musabaqah 1. Cabang Tilawah a. 1 juz dan tilawah b. 5 juz dan tilawah Persada Bung karno 4. Pelaksanaan Hifzil Qur’an 1. Cabang Hifzil Qur’an a. 10 juz b. 20 juz Gedung Teater Taman Budaya 5. Pelaksanaan Hifzil Qur’an dan Tafsir 1. Cabang Hifzil Qur’an a. 30 juz b. Tafsir Bahasa Arab Gedung Olah Seni 6. Pelaksanaan Tafsir Bahasa Arab dan bahasa inggris 1. Cabang Hifzil Qur’an a. 30 juz b. Tafsir Bahasa Arab Aula UNIB Gedung C 7. Pelaksanaan Cabang Fahmil Qur’an 1. Cabang Fahmil Qur’an Gedung Balai Buntar 8. Pelaksanaan Cabang Khat 1. Cabang Khat GOR Bengkulu 9. Pelaksanaan Cabang M2KQ 1. Cabang M2KQ Aula Serbaguna UNIB

Kekhawatiran Mekkah dan Madinah Menjadi Tempat Penguburan Jenazah

Jakarta (MCH). Mufti Kerajaan Arab Saudi, Sheikh Abdul Aziz Al-Sheikh mempertanyakan semangat dan kegigihan beberapa orang untuk menguburkan kerabat mereka di Mekah dan Madinah. Menurut Syaikh, hal tersebut tidak memiliki dasar sah dalam Al-Quran dan sunnah. Tidak ada tuntunan yang menganjurkan untuk memindahkan mayat dari tempat lain untuk dikuburkan di tempat suci seperti Mekah dan Madinah.
Hal tersebut dikemukakan Syeikh menjawab pertanyaan harian Ukaz. "Manusia tidak ditentukan di mana dia dikuburkan, tapi, tergantung amalnya. Tidak ada beda dikubur di Mekah atau di tempat lainnya," katanya. Syeikh menunjukkan beberapa bukti sejarah. Para sahabat ketika meninggal atau terbunuh dalam pertempuran di luar Semenanjung Arab jasad mereka tidak dipindahkan dan dimakamkan di Madinah atau lainnya, tetapi dikuburkan di tanah tempat ia meninggal. Abu Ayyub al-Ansari yang meninggal di Konstantinopel dikuburkan di sana.
Menurut Sheikh tempat suci tak bisa ikut mensucikan orang yang dikuburkan di sana sehingga amal buruknya dihapus. Hanya amal yang bisa mengangkat seseorang. Menurut Syeikh, termasuk menghormati mayat dengan menguburkan di tempat ia meninggal. Jadi, menurutnya, pandangan yang salah yang mengharuskan menguburkan jenazah di Mekah atau Madinah harus diakhiri. Demikian seperti diungkap harian Ukaz edisi Kamis, 27 Mei hari ini.
Kementerian Dalam Negeri menekankan agar semua gubernur di Arab saudi melarang warganya yang meninggal untuk dikuburkan di Mekah dan Madinah. Hal ini berlaku baik orang Saudi asli atau pendatang. Seperti diketahui Sayid Thanthawi, Syaikh Al-Azhar Mesir yang wafat di Riyadh beberapa bulan lalu dimakamkan di Madinah.
Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa telah menetapkan bahwa seseorang yang meninggal wajib dikuburkan di tempat ia meninggal dan dilarang dikuburkan di tempat lainnya. Hal ini menurut Syeikh, untuk mempercepat penguburan, menjaga kerusakan jenazah setelah tersimpan beberapa hari, dan untuk menghindari pemborosan pengeluaran yang tidak perlu.

Batik Seragam Jamaah Haji di Lombakan

Jakarta (Pinmas)-- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah memberi kesempatan kepada koperasi dan usaha menengah untuk mengikuti lomba seragam batk bagi jemaah haji. Hal itu diungkapkan Sekditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Abdul Ghofur Djawahir, di Jakarta, Kamis (3/6).
Menurut Ghofur, seragam batik jemaah haji memiliki spesifikasi dari bahan katun, warna terang, tidak tebal dan tidak transparan. "Batik yang mencerminkan corak kebhinekaan Indonesia dan orsinil," ucapnya.
Desainnya, kata Ghofur, cocok digunakan untuk beribadah, nyaman dipakai, serasi, enak dipandang, tidak ketat dan menutup aurat. "Proses pembuatan batik tidak boleh dengan teknik printing," katanya.
Ghofur menambahkan, desain busana untuk seragam pria lengan panjang, koko, kemeja dan jas, sedangkan untuk wanita, berupa blouse, blazer, longdress, mukena dan kerudung.
Pendaftaran peserta ke Panitia penyelenggara Lomba Rancang Seragam Batik jemaah haji Indonesia, dibuka tanggal 10 Juni 2010 s.d. 14 Juni 2010, dengan alamat Gedung Siskohat, Jl.Lapangan Banteng Barat No.3-4, Jakarta Pusat.(ts)